Opini Politik

Selasa, 26 Maret 2019 - 16:40 WIB

8 bulan yang lalu

logo

MEMBANGUN KESADARAN BERPOLITIK GENERASI MILENIAL

Oleh: Chepto Rosdyanto (Pegiat Demokrasi Blitar)

Perkembangan teknologi dalam dunia digital, banyak menyajikan informasi yang bersifat hiburan maupun politik dengan cepat, sebagai efek adanya revolusi industry 4.0, hal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa ditengah krisisnya kesadaran berpolitik bagi kelompok milenial, pemanfaatan teknologi dalam dunia digitalisasi informasi baik sosial media maupun eloktronik lainya belum mampu berbuat banyak terhadap proses penyadaran berpolitik dikalangan milenial.

Seolah sengaja diam akan persoalan tersebut, buat mereka politik adalah suatu hal yang sangat menguras energi pola pemikir mereka. Sementara semboyan No Gadget No Life merupakan simbol hidup dalam keseharianya, dimana sikap kritis terhadap fenomena sosial akibat kecepatan akses informasi seharusnya mampu diterapkan melalui jejaring secara kontinyu, akan tetapi belum mampu dibarengi dengan aksi nyata yang kongkrit terhadap prilaku politik dalam membangun bangsa dan Negara ditengah terbukanya kran demokrasi secara bebas.

Kebutaan tersebut bukan tanpa alasan, karena bagi mereka sentimen keagamaan/kelompok lebih kuat dari pada politik, walaupun tanpa sadar mereka menjadi alat perang politik kekuasaan yang terencana dan sistematis.

Penggiringan opini suatu kelompok dipahami secara tekstual, tanpa mau tahu adanya misi terselubung dibalik agenda kelompok penyebar hoax tersebut, karena bagi generasi millenial ini melek akan informasi yang up to date sebagai bentuk penerjemahan anak jaman now.

Keadaan yang sedemikian rupa ini ditengarai sebagai bentuk penggerusan terhadap idiologi bangsa, memporak porandakan pondasi Negara yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945, penyebaran issue sara telah merusak kerukunan antar umat dalam sistem berdemokrasi. Perbedaan pendapat bukan dimaknai sebagai proses pendewasaan berpolitik akan tetapi sudah dimaknai perang wacana antara kelompok minoritas dan mayoritas sehingga dengan sengaja mengaburkan subtansi bhenika tunggal ika. Lalu bagaimana perana Negara?

PENDIDIKAN POLITIK

Negara dalam pandangan John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Pendapat tersebut bisa dimaknai bahwa negara merupakan perkumpulan dari beberapa golongan manusia yang diataur dalam sistem kekuasaan pemerintahan yang sah, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai negara berdaulat atas ekonomi, sosial budaya dan politik, dengan tujuan yang sama, menggaris bawahi pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, diantaranya: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Maka berdasarkan pembukaan undang-undang tersebut, sudah semestinya generasi millennial saat ini mampu dengan cerdas mejadi bagian suatu negara dalam menjalankan amanah bangsa melalui mekanisme politik demokrasi yang diatur oleh sistem perundang-undangan saat ini.

Paska reformasi serta akibat pergesaran suatu peradapan dunia, dimana banyak melahirkan baik generasi old maupun millenial yang cenderung terbuka akan hal baru yang bersifat rasional dan logis, tentu hal ini bisa dijadikan peluang dalam memberikan edukasi politik guna menyadarkan mereka dalam menentukan sikap dalam membangun kepentingan bersama terhadap nasib suatu bangsa yang lebih beradap dalam demokrasi modern saat ini, mengingat pengguna hak suara pada generasi ini berada dikisaran angka 35-40% dari seluruh jumlah pemilih sekitar 185 juta orang di Indonesia dipemilu 2019 berdasarkan sumber Pusat Peneliti Politik LIPI, itu artinya bahwa generasi milenial ini bisa dikatakan faktor penentu akan keberhasilan pelaksanaan pemilu yang akan datang, sebab rata-rata mereka melek akan informasi dan teknologi.

Pileg maupun Pilpres bisa dijadikan salah satu cara efektif menyadarkan mereka untuk terlibat secara langsung kedalamnya, sebagai bentuk pendidikan politik berkelanjutan yang bersih dan berintegeritas. Negara melalui penyelengara pemilu serta instansi lainya wajib memberikan pengertian, pemahaman akan begitu pentingnya politik dalam sistem sebuah Negara dimasa yang akan datang, membangunkan mereka dari sikap apatis terhadap persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya yang harus dilalui dengan proses politik yang sudah diatur oleh konstitusi Negara.

UUD 1945 pasal 1 ayat 2 secara tegas mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dengan demikian baik buruknya suatu bangsa terletak masyarakatnya sebagai pemegang kekuasaan tertingi melalui mekanisme yang berlaku, dengan pengertian tersebut, generasi millenial dengan ditopang kecanggihan teknologi dengan sangat mudah melakukan pertukaran informasi, melakukan kompromi kompromi politik berdasarkan persamaan nasib guna membangun keberlangsungan sebuah Negara berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar secara bertahap melalui proses pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.

PARTISIPASI POLITIK

Memahami iklim politik yang terjadi di Indonesia saat ini tidak bisa lepas dari semangat kebangsaan ditengah konstelasi politik global saat ini, kemudahan mendapat infomasi dengan cepat bersama kecangihan teknologi, mengharuskan semua pihak lebih jeli dan pintar membaca berita, perang opini sengaja dihembuskan hanya untuk menarik simpati dengan mengaburkan idialisme kelompok maupun dirinya sendiri, issue-issue seksi menjadi bahan konsumsi setiap hari mengakibatkan perdebatan-perdebatan disemua kalangan.

Kelompok millennial yang gencar dalam dunia internet yang secara tak langsung mengikuti perkembangan politik melalui interaksi sosial didunia maya, seolah ingin menegaskan bahwa komunikasi mereka adalah sebuah kritik terhadap kejadian dibalik propaganda sosial, terlepas valid dan tidak berita yang didapat, karena bagi mereka itu adalah hak berpendapat seperti yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 alenia pertama pasal 28 E ayat 3 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Melihat gencarnya kelompok millenial melakukan interaksi dimedia sosial melalui akses internet, seyogyanya mereka dilibatkan secara aktif dalam melakukan sosialisasi serta sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegeritas, mengingat mereka adalah bagian dari perangkat kedaulatan bangsa dan pemilu sebagai sistem menuju kedaulatan negara, selain itu mendidik mereka untuk menggunakan hak hak politiknya secara jujur dan rahasia, menghargai makna demokrasi dan juga mendorong gerakan anti golput melahirkan pemilu yang berkualitas sebagai bentuk nyata membangun kesadaran berpolitik kelompok milenial.

Referensi:
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/19090001/beda-cara-generasi-milenial-dalam-politik.

https: //www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-pasal/penjelasan-pasal-22-sampai-pasal-22e-uud-1945.

http: //sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html


Artikel ini telah dibaca 587 kali

Loading...
Baca Lainnya