Opini Politik

Jumat, 12 April 2019 - 19:59 WIB

5 bulan yang lalu

logo

APATIS PENCETAK GOLPUT

Oleh : M. Khoirul Muanam

M. Khoirul Muanam (PANWASCAM Ponggok Blitar)

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan.

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dimana dalam pelaksanaan rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin untuk memajukan Negaranya. Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam pasal 1 angka (1) bahwa Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Di indonesia pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 hingga sekarang negara Indonesia masih menerapkan sistem pemilihan umum dengan memangat suara dari masayarakat dan berdasarkan nilai voting tertinggi dari pemilihan umum yang dilaksanakan. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipaka oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Golput (golongan putih) adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator (dalam pemilu legislatif) atau Presiden (dalam pemilu Presiden). Sebagian besar mereka yang golput menganggap bahwa para penyelenggara negara dan partai-partai yang ada tidak menyuarakan dan pro-kebaikan berpolitik. Jadi, lebih baik tidak memilih siapapun daripada memilih partai yang ada. Mereka beranggapan bahwa partai-partai yang ada akan berperilaku buruk juga apabila memenangkan pemilu.

Golput bukan merupakan organisasi yang diatur oleh instrumen peraturan. Hal tersebut juga tidak dikoordinasi melalui sistem manajemen. Golput hanya sebagai penyebutan kepada akumulasi pribadi-pribadi yang tidak ikut pemilu atau ikut pemilu tetapi dengan cara merusak surat suara.

Mereka tidak mengenal satu sama lain dan umumnya tidak dikenali, bahkan oleh orang yang terdekat sekalipun. Selain itu, ada juga beberapa orang yang berani mendeklarasikan dirinya adalah golput.
Golput juga mencakup orang-orang yang tidak memilih dengan berbagai alasan yang di luar kuasanya, contohnya tidak tercantum di daftar pemilih tetap, perantau yang tekendala administrasi, tekanan dari pihak lain untuk tidak memilih, kurang kesadaran politiknya, dan kelalaian.

Di negara-negara yang menganut asas demokrasi golput tidak dilarang. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa tidak memilih pun merupakan suatu pilihan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memilih terhadap pilihan-pilihan yang menurut penilaiannya tidak ada yang sesuai dengan prinsip politiknya.

Pada pasal 1 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam penjelasan pasal tersebut, makna kedaulatan di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawah, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Kedaulatan rakyat merupakan ajaran dari demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam negara ditangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan negara, sehingga pemerintahan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi yang memiliki kedaulatan suatu negara adalah rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di indonesia sejak amandemen UUD 1945. Pada pasal 1 yang dahulu kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Lalu setelah amandemen berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD lembaga pelaksana tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara MPR tetapi dilaksanakan oleh rakyat melalui melalui mekanisme yang diatur oleh UUD 1945.

KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen pada Pemilu serentak 2019, hal ini tentu tidak mudah untuk diwujudkan mengingat banyak warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sudah mulai acuh tak acuh terhadap hajat negara yang satu ini karna banyak hal yang menyebabkan mereka menjadi apatis seperti ini sehingga mereka tidak menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.

Daftar Bacaan:
Budiardjo Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
Hidajat Imam. Teori-Teori politik. Malang: Setara press. 2009.
Isra, S. Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial. Jurnal Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Konstitusi, II, No. 1. Juni 2009.
Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
https://nasional.kompas.com/read/2016/10/19/17595581/anggota.bawaslu.sikap.apatis.bikin.partisipasi.publik.di.pemilu.terus.turun
https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/07/14100811/kpu.dki.targetkan.partisipasi.pemilih.75.persen.pada.pilkada.dki.2017
https://nasional.sindonews.com/read/844526/113/apatis-penyebab-golput-1394865681
http://rri.co.id/post/berita/643987/pemilu_2019/sikap_apatis_ancaman_bagi_generasi_milenial_dalam_pemilu.html
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/12453331/pemilu-2019-kpu-optimistis-target-775-persen-partisipasi-pemilih-tercapai.


Artikel ini telah dibaca 307 kali

Loading...
Baca Lainnya