Kotak Amal di Kantor Desa, Untuk Apa?

Ilustrasi

MATABLITAR.COM– Keberadaan Kotak amal biasanya selalu tidak jauh dari Masjid dan Mushola. Tentu siapa yang beramal di kotak tersebut pasti punya niat bersedekah untuk kebutuhan tempat ibadah. Lalu bagaimana dengan kotak amal yang berada di kantor desa, dan bertujuan untuk apa?

Fenomena keberadaan kotak amal di instansi pemerintah tingkat Desa Sebenarnya sudah lama. Bahkan dianggap biasa alias tidak aneh. Di era tahun 80 an, kotak amal sudah terlihat.

“Namanya juga ngurus surat mas, biasa lah dimintain seikhlasnya suruh masukin ke kotak uang sebagai ucapan terimakasih.” Ujar laki-laki lahir tahun 1970 yang tidak mau disebutkan namanya.

Menanggapi hal itu, Priyogi selaku ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Ansor Kecamatan Wonotirto mengungkapkan, jika masih ada Desa yang seperti itu, maka baiknya harus di potong. Tindakan tersebut tidak pantas diteruskan, sekarang sudah ada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Ia pun menjawab ketika ditanya soal fenomena kotak amal dengan kontestasi politik kekuasaan Desa. “Nah ini meet mas, masyarakat yang akan memilih harus minta komitmen kepada calon. Siapapun pihak calon harus komitmen memberantas tradisi yang kurang pantas tersebut.” Timpal mantan aktifis PMII tersebut.

“Kasihan masyarakat mas, mereka itu sudah cari uang susah. Untuk ngurus adminiatrasi itupun sering kali buat ngelamar kerjaan. Belum mendapatkan gaji.” Ungkap laki-laki yang masih lajang tersebut.

Pejabat birokrasi Desa, masih ungkap Priyogi, semua itu bergaji. Yang menjadi pertanyaan, hasil kotak uang itu untuk apa. Laporan Pertanggung Jawabannya seperti apa. Apakah dipublikasikan seperti di masjid-masjid atau seperti apa.

Pada momentum pilihan kepala Desa serentak 2019 ini, Priyogi menekankan siapapun warga Kabupaten Blitar yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, harus mempunyai program revolusi mental, berkomitmen memberantas budaya suap dan pungutan liar.

“Mengisi kotak uang/kotak amal di meja kantor Desa itu bentuk budaya suap kecil, atau malah pungutan liar karena tidak jelas peruntukannya”. pungkas Priyogi.

Reporter : Sodiqul
Editor : Fikri

Pos terkait