Opini

Minggu, 3 November 2019 - 17:02 WIB

1 bulan yang lalu

logo

Lucik Direktur Pusat Data Blitar (PDB) Saat di Acara Seminar Nasional Tembakau Tahun 2018

Lucik Direktur Pusat Data Blitar (PDB) Saat di Acara Seminar Nasional Tembakau Tahun 2018

BPJS NAIK, BEGINI RESPON MASYARAKAT

Kabar tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Sebagaimana dilansir oleh pelbagai media berita online, bahwa salah satu alasan kenaikan iuran BPJS disebabkan adanya anggaran defisit yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Padatahun 2018, BPJS defisit Rp, 16,5 triliun, sedang pada tahun ini defisit Rp. 32,8 triliun. Persoalan tersebut menjadi salah satu embrio dari munculnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca Juga: Kuatkan Pengusaha Muda Mandiri, Pemkab Blitar Selenggarakan Mentoring Business

Bahkan, menurut Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris biaya kenaikan BPJS lebih murah dari harga pulsa jika diakumulasika per hari. Pada dasarnya memang benar, namun demikian, di kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah masih tetap terasa “berat”.

Sebab perbandingan logis biaya iuran BPJS dengan Pulsa tidak dapat dipandang sebanding, Salah satu alasannya, di kalangan masyarakat belum tentu membeli pulsa setiap hari, berhubung pada saat ini tidak sedikit yang menggunakan media online dan media sosial.

Dari pelbagai polemik di atas, Pusat Data Blitar kemudian menjaring beberapa asumsi masyarakat mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Proses yang digunakan adalah melalui sisitem Polling yang tersebar di media online dan media sosial.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk “Aspirasi Masyarakat” terhadap kebijakan Pemerintah. Melihat program pembangunan sumber daya manusia merupakan program unggulan pertama di masa Jokowi Ma’ruf. Pembangunan Sumber Daya Manusia memiliki unsur simbiosis mutualis dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Pada dasarnya, pemerintah telah memberikan bantuan subsidi untuk menggenjot pembengkakan iuran BPJS. Sehingga masyarakat tidak perlu membayar dengan harga dua kali lipat. Akan tetapi, penunggakan iuran di kalangan masyarakat menjadi masalah akut dan tak kunjung usai sejak program BPJS Kesehatan berjalan sampai saat ini.

Sehingga anggaran BPJS Kesehatan mengalami defisit cost yang terus membengkak dari tahun ke tahun. Lalu, bagaimana “nasib” BPJS Kesehatan ketika dinaikkan? Apakah tidak akan menambah angka penunggakan?

Setidaknya dua pertanyaan tersebut menjadi acuan dalam mengatasi angka defisit cost melalui kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Disamping itu, hasil polling data yang dilakukan Pusat Data Blitar (PDB), sejak tanggal 1 November 2019 sampai 3 November 2019 dengan jumlah responden sebanyak 120 orang menunjukkan respon negatif terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Keterbatasan Fisik, Tak Menurunkan Semangat Angga Mengikuti BMC

Penjaringan responden bersifat nasional untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan objektif. Hasilnya tidak setuju kenaikan BPJS Kesehatan sejumlah 80,8%. Setuju 17,5%. Tidak menjawab 1,7%.

Alasan tidak setuju diurutan pertama memberatkan dan juga fasilitas yang diberikan tidak maksimal. Alasan masyarakat menyatakan setuju asal disertai dengan pelayan dan fasilitas yang lebih baik lagi. dan ada juga yang mengatakan setuju supaya pihak BPJS kesehatan membayar defisit ke RS. Karena berimbas pada gaji karyawan Rumah Sakit.

 

Oleh: Lucik (Direktur Pusat Data Blitar)


Artikel ini telah dibaca 147 kali

Loading...

Hosting Unlimited Indonesia
Baca Lainnya