Berita Opini

Kamis, 28 November 2019 - 07:05 WIB

9 bulan yang lalu

logo

Moh. Azhari, M.H. (Kepala Bidang Informasi dan Publikasi Pusat Data Blitar)

Moh. Azhari, M.H. (Kepala Bidang Informasi dan Publikasi Pusat Data Blitar)

Pusat Data Blitar: Menyoal Kembali Sertifikasi Nikah

MATABLITAR.COM– Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan berita bertajuk Sertifikasi Nikah Wajib dimiliki oleh pasangan yang akan menikah. Hal itu merupakan bentuk legitimasi terhadap masyarakat yang akan menikah.

Dilansir dari beberapa media, Muhadjir Effendy selaku Menteri Kordinator Pemberdayaan Manusia Kebudayaan (PMK) menegaskan bahwa sertifkasi pranikah bentuknya seperti surat keterangan yang menunjukkan sudah pernah mengikuti bimbingan nikah.

Baca Juga: BPJS NAIK, BEGINI RESPON MASYARAKAT

Tentu dalam hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih merekomendasikan terhadap adanya pelatihan pra nikah saja, untuk memahami esensi pernikahan dan mengurangi angka perceraian.

Ilustrasi

Hal serupa juga disampaikan oleh Alissa Wahid, selaku salah satu anggota tim pembuatan modul bimbingan pranikah untuk agama Islam, “Jadi melihatnya bukan soal wajib atau tidak wajib ya, bahwa pembekalan itu penting. Nanti ini yang harus dibicarakan lebih lanjut, bagaimana caranya agar pembekalan ini bisa membuat semua calon pengantin mau mengikuti. Tapi kalau syarat utama [pernikahan], tidak,” (Sumber: Tirto.id).

Jika dilihat dari regulasi Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan adanya penambahan usia nikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sedang Mahkamah Konstitusi juga memberikan arahan supaya usia minimal pernikahan disamakan antara pria dan wanita.

Dari sini, sangat jelas upaya preventif pemerintah dalam mencegah pernikahan dini dan menciptakan atmosfer pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmah. Belum lagi, adanya pra syarat nikah seperti cek kesehatan, tes darah, pemberian vaksin TT demi mencegah titanus saat reproduksi, dan sebagainya.

Berbagai upaya tersebut kita akui merupakan iktikad baik pemerintah dalam menciptakan SDM Unggul. Namun demikian, bagi masyarakat “pinggiran” tentu tahapan itu terkesan njlimet untuk melangkah ke pelaminan.

Baca Juga: GP Ansor Kabupaten Blitar, Pimpin Pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda di Seminari Garum

Lagi-lagi ditambah dengan adanya regulasi Sertifikasi Nikah. Lalu, bagaimana bagi mereka yang tidak lulus sertifikasi? Bisakah pemerintah mengantisipasi dari free sex? Apakah harapan untuk menikah menjadi “kandas” karena tidak mendapatkan sertifikasi nikah?.

Berangkat dari hal diatas, Pusat Data Blitar (PDB) melakukan Polling Sertifikasi Nikah secara umum untuk menggali aspirasi masyarakat. Polling ini dilaksanakan mulai tanggal 25 hingga 27 November 2019. Pertanyaan yang diajukan meliputi nama, usia, setuju dan tidaknya terhadap sertifikasi nikah disertai alasan, hingga status menikah dan tidaknya responden.

Data usia responden di bawah 20 tahun = 18,4 %, Umur 21-30 tahun = 61,8 %, Umur 31-40 tahun = 13,2 %, dan Umur 41-50 tahun = 6,6 %. Sedang dari status pernikahan, respoden yang Menikah terdiri dari 35,5 % dan Belum Menikah sebanyak 64,5 %.

Hasil Polling menunjukkan penolakan terhadap sertifikasi nikah, diperoleh dengan angka sebanyak 60,5 % dan 39,5 % setuju terhadap adanya sertifikasi nikah. Fenomena ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meng-Goal-kan regulasi sertifikasi nikah.

Melihat tidak sedikit Responden yang menolak terhadap adanya sertifikasi nikah.
Setidaknya, point of view pada persoalan ini tidak terletak pada Sertifikasi Nikah, namun kepada pelatihan atau bimbingan pra Nikah yang dilaksanakan oleh Kemenag terhadap calon mempelai.

Baca Juga: Jelang Pilkada 2020 di Kabupaten Blitar: Jalur Perseorangan Bisa Jadi Alternatif Cabup dan Cawabup

Toh walaupun memiliki sertifikat nikah, tidak menjamin selama berumah tangga terlepas dari polemik perceraian. Karena Jika hanya kepemilikian sertifikat nikah menjadi pedoman utama kewajiban nikah, maka dihawatirkan adanya jual beli sertifikat nikah.

Melihat karakter masyarakat yang kebanyakan “tidak mau repot”  terhadap apapun. Bukankah telah menjadi lagu lama tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tetap bersenandung merdu hingga saat ini?.

Penulis: Moh. Azhari, M.H. (Kepala Bidang Informasi dan Publikasi Pusat Data Blitar)
Editor: Moh. Asrofi


Artikel ini telah dibaca 461 kali

Loading...
Baca Lainnya