Anggia Erma Rini Siap Kawal Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja

MATABLITAR.COM – Baru-baru ini pemerintah secara resmi telah menyampaikan draft Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja beserta naskah akademiknya ke DPR. Berbagai kelompok masyarakat memberikan respon beragam terhadap RUU ini meskipun belum dibahas di komisi-komisi DPR RI.

Anggia Erma Rini, sebagai salah satu anggota Komisi IX DPR RI, menegaskan akan serius memperhatikan dan mengakomodir besarnya respon dan masukan yang ada. Disampaikannya, sejumlah serikat pekerja telah beraudiensi di Komisi IX terkait RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut.

Bacaan Lainnya

Dikutip dari Radar Bangsa Rabu, 19 Februari 2020 di Gedung DPR, Jakarta. Anggia menyampaikan¬† “Meski belum dibahas di komisi-komisi, kami di Komisi IX sebagai core issue RUU ini pasti akan memperhatikan serius masukan berbagai pihak. Bahkan sebelum resmi draf disampaikan ke DPR pun, sejumlah serikat pekerja telah beraudiensi dengan kami terkait sejumlah isu-isu pentingnya.”

Baca juga : Didampingi Dinas Koperasi Kab. Blitar, Koperasi SIP Gelar Rapat Anggota

Menurutnya, terdapat beberapa klausul yang sejauh ini lebih memberatkan kalangan serikat pekerja di antaranya soal upah minimum, pesangon, outsourcing, karyawan kontrak, dan waktu kerja yang dinilai eksploitatif dalam RUU tersebut.

Selain itu, potensi tenaga kerja asing buruh kasar atau unskilled worker bebas masuk ke Indonesia, jaminan sosial, PHK, dan sanksi pidana untuk pengusaha, juga tidak bisa diabaikan. “Pelibatan pekerja dalam penyusunan RUU ini belum nampak. Masukan para pekerja soal klausul-klausul kunci tersebut juga belum diakomodir. Karena itu draft ini masih sangat timpang dan butuh input dan koreksi banyak pihak,” ujar Anggia.

Pembahasan RUU ini sedianya akan melibatkan tujuh komisi karena menyangkut banyak klaster. RUU Cipta Kerja berisi 78 undang-undang, 15 bab, dan 174 pasal.

“Begitu dijadwalkan dan dimulai pembahasan di komisi, kami akan langsung tancap gas. Pemerintah pun mestinya sudah harus lebih dulu menyosialisasikan dan melibatkan masyarakat agar mereka tidak kaget,” tutur Anggia.
Terkait klaster yang berkenaan dengan isu di Komisi IX, sebagai Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IX FPKB, Anggia mengusulkan agar Forum Tripartit dapat dimanfaatkan secara optimal. “Kemnaker sudah memfasilitasi, hendaknya Forum Tripartit dapat dimaksimalkan untuk berkomunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan di RUU ini. Inisiatif harus muncul dari masing-masing pihak agar equal dan juga efektif forumnya,” pungkas Anggia.

Pos terkait