Opini

Jumat, 17 April 2020 - 15:48 WIB

3 bulan yang lalu

logo

M. Khoirul Muanam SH.MH.

M. Khoirul Muanam SH.MH.

CORONA BEBASKAN NAPI DARI PENJARA

MATABLITAR.COM– Hari ini, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan nama corona yang sangat ditakuti oleh semua manusia karena sifatnya yang kejam dan mematikan. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) terus menjadi topik pembicaraan, tidak sedikit orang yang belum tahu asal virus corona yang mulai merebak di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu.

Seperti dilansir dari liputan6, dua negara adidaya di dunia, Amerika Serikat dan China sempat terlibat saling tuding perihal asal-usul virus corona jenis baru ini. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebut virus ini berasal dari China. Sementara, sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan tentara Amerika Serikat yang mebawa epedemi tersebut ke Wuhan.

Baca Juga : Penanganan Covid-19 Melalui Refocusing Dana Desa

Wabah virus corona sudah merambah ke wilayah Indonesia sejak awal bulan maret 2020 dan dalam waktu sekejab membuat panik seluruh masyarakat dan pemerintah, hal ini bisa kita lihat dimana Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan mengeluarkan sebuah keputusan dan atau himbauan kepada seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kewaspapadaan terhadap pandemik yang terjadi saat ini, salah satunya dengan tidak keluar dari rumah.

Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Kemenkumham membebaskan napi dengan dalih antisipasi tersebarnya covid- 19 dirutan. Kementerian Hukum dan Ham mengeluarkan suatu Keputusan dengan Nomor M HH 19 PK. Th 2020 Pengeluaran Napi dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19.

Dalam Keputusan Kemenkumham tersebut pembebasan napi dan anak harus melalui asimilasi dan integrasi, hal ini diterangkan dalam Peraturan  Kemenkumham Nomor 3 th 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bebas dan cuti bersyatat.

Sebelum lebih jauh, tentu patut diketahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan narapidana. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor 3 tahun 2018 ditegaskan bahwa Nara pidana adalah terpidana  yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana memang dibebaskan dalam melakukan pencegahan terhadap menyebarnya virus corona atau pandemik akhir-akhir ini., akan tetapi, Presiden Indonesia saat ini tidak memberi izin terhadap napi koruptor untuk dibebaskan karena terlalu berat dan perlu mengkaji secara mendalam PP Nomor 99  Th 2012 tentang tata cara dan pelaksanaan warga binaan.

Di Jawa Barat narapidana yang dibebaskan sebanyak 2.671 di tengah pandemi Corona. Napi yang bebas ini sewaktu-waktu dapat ditarik lagi ke Lapas atau Rutan jika mengulangi dan atau melakukuan tindak kejahatan. Kepala Divisi Pemasyarkatan Kementerian Hukum HAM Jawa Barat Abdul Aris menyatakan ; pembebasan ribuan napi itu bukan berarti bebas sepenuhnya. Mereka, kata Aris, berstatus napi yang menjalani program asimilasi.

Baca Juga : PMII; dari Tradisi ke Substansi

Persyaratan mutlak yang harus dilaksanakan oleh napi dalam menjalani asimilasi adalah berkelakuan baik. Selain itu, napi juga wajib melaporkan keadaan kepada pengawas dari Badan Pemasyarakatan (Bapas) serta wajib menjaga ketertiban di lingkungan keluarga dan masyarakat dan tidak melakukan perbuatan hukum.

Kementerian Hukum dan HAM per Sabtu (4/4) telah membebaskan 30.432 orang narapidana dewasa dan anak. Mereka dibebaskan sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona di lapas atau rutan. Rincian napi yang dibebaskan 22.412 narapidana dewasa dan anak menerima program asimilasi, sedangkan 8.020 narapidana dewasa dan anak menerima program hak integrasi.
Ada lima wilayah yang terbanyak melaksanakan program asimilasi dan hak integrasi narapidana. Yaitu Sumatera Utara (3.491 orang), Jawa Timur (2.524 jiwa), Lampung (2.416 Napi) Jawa Tengah (2.003), dan Aceh (1.898 Napi).

Napi yang bebas tersebut telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Permenkumham nomor 10/2020 tentang syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Ketentuannya yaitu ;

1. Narapidana yang 2/3 masa pidanya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2. Anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
3. Narapidana dan anak tidak terjerat dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA.
4. Asimilasi dilaksanakan dirumah.
Surat Asimilasi dikeluarkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Penulis ; M. Khoirul Muanam SH.MH.
(Pengamat Demokrasi Blitar)

Referensi:
https://www.liputan6.com/news/read/4216406/syarat-pembebasan-narapidana-dan-anak-untuk-cegah-corona-covid-19

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4968633/asimilasi-bisa-dicabut-jika-napi-bebas-saat-corona-ulangi-kejahatan

https://kumparan.com/kumparannews/30-432-napi-bebas-dari-penjara-untuk-cegah-corona-1t9uU5P52YN


Artikel ini telah dibaca 206 kali

Loading...
Baca Lainnya