Opini

Minggu, 1 November 2020 - 07:27 WIB

4 minggu yang lalu

logo

M. Khoirul Muanam (Ketua Panwascam Ponggok)

M. Khoirul Muanam (Ketua Panwascam Ponggok)

AWASI UNTUK WUJUDKAN MIMPI

MATABLITAR.COM- Mao Zedong seorang filsuf asal Tiongkok mengatakan bahwa politik adalah perang tanpa pertumpahan darah, sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Antara politik dan perang mungkin memiliki kesamaan karna keduanya dilakukan sama-sam untuk mencapai sesuatu. Politik dan perang merupakan ajang untuk mendapatkan kekuasaan.

Merupakan kebenaran yang nyata dimana dengan kekuasaan maka seseorang penguasa akan mampu memegang kendali atas aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kontestasi pemilu menjadi arena pergulatan atau perang tanpa pertumpahan darah.

Pilkada 2020 adalah prosesi alih kekuasaan yang paling ditunggu oleh sejumlah orang yang memiliki kepentingan. Sebagian peserta pilkada adalah petahana, sebagian yang lain merupakan pasangan calon yang sama-sama berusaha menghimpun dukungan sebanyak-banyaknya. Ini merupakan medan perang bagi peserta pilkada yang memiliki kepentingan untuk memperebutkan kursi kekuasaan di daerah.

Baca Juga : NASIB SANG USANG KARNA ULAH BERUANG

Perlu diingat, pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah dengan berbagai kondisi dan kesadaran masyarakat yang berbeda. Fakta lain, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari setengah tahun ternyata belum dipahami. Lebih tepatnya, sebagian masyarakat tidak mau memahami bahwa pandemi Covid-19 memang ada.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diatur secara detail tentang pelaksanaan pesta demokrasi dimasa pandemi kali ini.

Tahapan demi tahapan yang dilaksakan dalam proses pemilihan kepala daerah semua harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mulai dari tahapan pemuktakhiran data pemilih sampai saat ini yang sedang berlangsung tahapan kampanye, masa kampanye dimulai pada tanggal 26 September 2020 lalu hingga tanggal 5 Desember 2020.

Metode kampanye pemilihan kepala daerah kali ini jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya, sesuai dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 sangat terlihat beda aturan tentang batasan kuota peserta rapat umum maksimal dihadiri 100 orang, sedangkan dulu bisa ribuan. Rapat terbatas hanya 50 orang, dulu bisa ratusan orang dan sekarang kegiatan ini harus memenuhi protokol kesehatan yaitu dengan duduk berjarak minimal 1 meter antar peserta, mencuci tangan dan memakai masker.

Baca Juga : Sukseskan PILKADA 2020, KPID Jatim dan UNU Blitar Jalin Kerjasama Pemantauan

Pelaksanaan kegiatan kampanye juga sangat diperketat dengan prosedur perijinan yang harus dilalui oleh team kampanye, adapun perijinan tersebut adalah ijin dari gugus tugas yang menentukan boleh tidaknya dilakukan kampanye disuatu tempat yang diajukan oleh team kampanye, setelah dari gugus tugas team kampanye kemudian memberitahukan dan atau mengajukan permohonan ijin ke Kepolisian Resor.

Secara normatif sudah diatur begitu jelas dan detail terkait pelaksanaan kampanye sebagai salah satu rangkaian tahapan dalam pilkada, hal ini tentunya bertujuan untuk mencegah serta memutus mata rantai penularan virus Covid-19 dan juga untuk mencapai tujuan suksesnya pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Masyarakat tentu harus turut serta secara aktif dalam pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan di atas, selain pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye dimasa pandemi juga terkait materi kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon maupun team pemenangan yang ditunjuk oleh paslon apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau justru bertentangan.

Sebagai generasi melenial tentu masyarakat juga harus lebih jeli dalam menilai sosok pasangan calon pemimpin daerah dan juga dalam menilai visi serta misi yang disampaikan oleh paslon ketika kampanye dalam kepemimpinannya nanti ketika terpilih menjadi kepala daerah. Tindakan ini sangat perlu dilakukan demi terwujudnya mimpi-mimpi yang diharapkan.

Penulis : M. Khoirul Muanam (Ketua Panwascam Ponggok)

 

Baca Juga : 5 Tahun Tidak Berfungsi, Embung Kedungbiru Kini Menjadi Wisata Pemancingan


Artikel ini telah dibaca 142 kali

Loading...
Baca Lainnya