SK BEM DPM UNU Blitar Dibekukan, Presbem dan Warek III Berikan Tanggapan

Presiden BEM UNU Blitar, Diah Rizky Amalia (kanan) saat kegiatan PKKMB UNU Blitar tahun lalu. (foto: dok. BEM UNU Blitar)

MATABLITAR.COM – SK milik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar dibekukan oleh pihak rektorat.

Presiden BEM UNU Blitar, Diah Rizky Amalia menyanyangkan pembekuan SK kepengurusan BEM dan DPM oleh pihak rektor. Menurutnya, itu sebuah sikap otoriter kampus.

Bacaan Lainnya

Diah menduga, pembekuan SK tersebut karena pihaknya menanyakan tentang transparansi dana PKKMB, PKL, KKN dan wisuda.

“Dugaan kami, pembekuan SK tersebut karena kami dari BEM dan DPM menanyakan tentang transparansi dana ke pihak kampus,” ucapnya, Sabtu (3/9/2022).

Selain itu, ia juga menyebut kalau selama tiga kali audiensi dengan pihak kampus pihaknya tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Pihaknya diarahkan untuk menanyakan kepada bendahara.

Diah menilai pembekuan tersebut adalah tindakan kesewenang-wenangan oleh birokrasi kampus terkait pembekuan BEM dan DPM.

Diah juga memastikan, pihaknya akan terus bergerak jika tuntutan pencabutan SK pembekuan BEM dan DPM UNU tidak dicabut.

“Dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi damai dan kami juga akan mengirim surat kepada rektor UNU dan Menristek Dikti terkait permasalah ini,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Rektor 3 Ardhi Sanwidi saat dikonfirmasi mengatakan, pembekuan itu karena masa jabatan BEM dan DPM sudah habis. Selain itu pengurus mahasiswa yang semester 9 harus berkonsentrasi untuk mengurus kewajiban akademiknya.

Dirinya juga membantah pembekuan SK BEM dan DPM terkait transparansi dana. Terkait transparansi dana PKKMB, PKL, KKN dan wisuda, dirinya menyebut pihaknya sudah memfasilitasi para mahasiswa.

“Kami sudah memfasilitasi dan menampung aspirasi para mahasiswa,” Jelasnya.

Pos terkait