Soroti Kebijakan Hilirisasi Produk Pangan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini Minta BPN dan Bulog Serius

MATABLITAR.COM- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan ID Food selaku holding pangan nasional mengoptimalkan kebijakan hilirisasi produk pangan dalam upaya penguatan kedaulatan pangan.

“Hilirisasi produk pangan menjadi salah satu langkah penting untuk mencapai kedaulatan pangan,” tutur Anggia di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan mitra Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Anggia menerangkan, hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. “Pengelolaan hilirisasi pangan dari hulu ke hilir, dengan produk-produk yang memiliki potensi untuk dikembangkan, tentu dengan melibatkan seluruh stakeholder pangan, mulai pemerintah, industri, dunia usaha hingga akademisi, dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas, dan tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat.”

Anggia menyatakan sangat mendukung penguatan kebijakan hilirisasi yang selama ini belum berjalan sebagaimana diharapkan. “Program hilirisasi produk-produk inovatif di sektor pangan dapat dikatakan berhasil ketika hasil inovasinya tidak hanya dapat dinikmati langsung masyarakat, tapi inovasi dan kreasinya memang menjadi budaya dan pola baru masyarakat di tengah berbagai ancaman krisis pangan regional, nasional, maupun global,” ujarnya.

Anggia juga mendukung roadmap Badan Pangan yang dalam kebijakannya menargetkan penguatan sistem logistik pangan, pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi, hingga mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal.

“Target pengentasan rawan pangan dan gizi ini bagus. Dulu saat 2012 saat angka stunting Indonesia mencapai 36,2 persen, itu tinggi sekali. Tingginya gila, dan menyamai negara-negara Afrika. Padahal sumber daya pangan kita luar biasa,” ujar Anggia.

Terkait hal itu, Anggia menekankan agar ada intervensi pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan dan stakeholder pangan lainnya untuk pemenuhan gizi untuk mengatasi stunting. “Terutama anak-anak tingkat SD. Kalau tidak ada mandatory itu susah. Jadi memberi intervensi pangan dan gizi pada anak-anak itu penting. Sebab ini masalah budaya. Tinggal bagaimana mekanismenya dan memastikan agar intervensi pada masyarakat ini benar-benar sampai. Tujuannya agar makan makanan bergizi ini bisa menjadi budaya,” kata Anggia.

Politisi PKB ini juga menepis bahwa problem stunting ada kaitannya dengan faktor genetik. Secara saintifik, tidak ada kaitannya stunting dengan faktor genetik. “Sebelum jadi Anggota DPR, kerja-kerja mengatasi stunting sudah menjadi rutinitas saya sehari-hari. Bahkan, mengatasi stunting tidak hanya pemenuhan ASI pada seribu hari pertama kelahiran hingga dua tahun. Jika ditarik lebih jauh, sejak remaja pun pemenuhan gizi seimbang sudah harus dilakukan, hingga kemudian nantinya menjadi ibu dan proses melahirkan,” ujar Anggia.***

Pos terkait