Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

PMI Kabupaten Blitar: Antara Impian Meningkatkan Kesejahteraan dan Tantangan

Juni 09, 2024 WIB
    Share

 

PMI Kabupaten Blitar: Antara Impian Meningkatkan Kesejahteraan dan Tantangan

MATABLITAR.COM - Kabupaten Blitar, menjadi salah satu kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan jumlah tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2023, menunjukan jumlah PMI dari kabupaten Blitar sebanyak 4.092 pada catur wulan pertama 2023.


Sebagaimana disampaikan Diaz Ridho Putra, selaku perwakilan dari BP2MI, saat memberikan materi dalam acara diskusi publik bertajuk "Migrasi Aman & Keluarga Nyaman" yang digelar Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) Blitar di Rumah Makan Telaga Indah. Minggu, (09/06/24).


"PMI asal Kabupaten Blitar cukup banyak, tertinggi ke dua se Jawa Timur, setelah Ponorogo," ungkap Diaz.


Para PMI tersebut menjadi tenaga kerja di berbagai negara seperti Korea, Jepang, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, dan lain-lain, dengan harapan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.


Namun, banyak diantara mereka juga menghadapi berbagai masalah sosial seperti kekerasan, penipuan, perceraian, ketimpangan peran domestik, serta hak yang tidak terpenuhi.


Sementara itu, Yudi dari Yayasan Infest Yogyakarta yang juga menjadi mitra KOPI Blitar, menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang masih belum optimal.


"Beberapa kajian kami menunjukkan bahwa pemerintah masih belum menganggap prioritas terkait isu pekerja migran indonesia," tutur Yudi saat ditemui media di sela sela acara diskusi publik.


Minimnya jumlah kasus yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah aduan, menandakan masih lemahnya perlindungan hukum yang dapat dilakukan negara dalam rangka penjaminan hak atas rasa aman khususnya bagi para PMI.


Namun demikian, menurut Yudi, pelbagai persoalan PMI bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan diperlukan kolaborasi para pemangku kepentingan yang ada, baik itu akademisi, pegiat sosial, kelompok peduli PMI, serta PMI itu sendiri dan anggota keluarganya.


"Dialog publik bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar ini, semoga dapat terbangun kolaborasi untuk perlindungan pekerja migran di Kabupaten Blitar." Harap Yudi. (pd/red)